Peternak Broiler Terus Diresahkan Dengan Harga Di Bawah HPP

SOLO, indonesiabaru – Puluhan peternak ayam mandiri Kamis (5/11) siang menggelar rembug nasional perunggasan di salah satu hotel di kawasan Karanganyar jawa tengah.  Rembug nasional perunggasan ini menghadirkan direktorat jendral peternakan dan Kesehatan hewan, atau dirjen PKH, direktorat jendral perdagangan dalam negeri atau dirjen PDN, dan satgas pangan.

Rembug nasional perunggasan yang dihadiri para peternak mandiri dari sejumlah wilayah di Indonesia ini, membahas problem yang dialami para peternak ayam broiler mandiri, terkait harga ayam broiler yang selalu merugi akibat harga ayam selalu di bawah HPP. Jatuhnya harga ayam broiler tak lepas dari permainan harga yang dilakukan para peternak perusahaan, saat pasokan ayam melebihi kebutuhan pasar. Permainan harga inilah yang berdampak pada petani mandiri yang berbasis UMKM.

Sejak dua tahun terakhir, merupakan ujian berat bagi para peternak mandiri. Dari perhitungan perhimppunan insan perunggasan rakyat Indonesia (pinsar), nilai HPP ayam broiler di jawa tengah kisaran 17.500 hingga 18.500, hingga Oktober kemarin, masih di bawah HPP di kisaran 12.000 hingga 14.000 saja. Terus meruginya para peternak mandiri, membuat sejumlah peternak mandiri mulai menutup ternak mereka untuk sementara waktu, sampai kondisi benar-benar aman untuk kembali beternak.

Harga ayam broiler yang terus di bawah HPP resahkan peternak ayam mandiri. Perlu ketegasan dari pemerintah untuk menindak tegas pihak pihak yang melanggar regulasi yang ada.

Permainan harga yang berdampak pada meruginya peternak mandiri tak lepas dari kebijakan pemerintah yang kurang tegas dalam mengawasi regulasi yang ada, sehingga peternak perusahaan melakukan pembibitan dalam jumlah besar, dan terjadi over suplay saat masa panen tiba. Ketegasan pemerintah dalam pengetatan jumlah impor, tentu akan membantu keberlangsungan peternak mandiri, tanpa menghalangi penjalanan peternakan perusahaan.

Dengan adanya rembug nasional dengan para pejabat terkait diharapkan, pengawasan dan pengetatan sesuai regulasi yang ada dapat dijalankan oleh semua pemegang kebijakan, sehingga eksistensi para peternak mandiri yang berbasis UMKM dapat berlangsung dan terus dipertahankan. (R34)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here